Equityworld Futures Surabaya | PPATK Tanggapi Surat Danantara Monitor ke FATF

0 0

Equityworld Futures Trillium Surabaya – Berikut merupakan informasi terbaru terkait PPATK Tanggapi Surat Danantara Monitor ke FATF yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan oleh Tim Riset EWF untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

PUSAT Pelaporan. Selain itu, Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi surat koalisi masyarakat sipil Danantara Monitor kepada Sekretariat Financial Action Task Force (FATF) soal aturan yang memberi kekebalan hukum bagi pembeli surat utang khusus Danantara..

Pilihan Editor: Bisakah Penegak Hukum Menyidik Pembeli Patriot Bond.

Pasal 50A hanya mengatur perlindungan hukum dalam ruang lingkup. Selain itu, tahapan tertentu, bukan memberikan legitimasi terhadap hasil kejahatan.“PPATK tetap menjalankan seluruh fungsi intelijen keuangan sesuai UU TPPU..

Ivan bercerita, bahwa perjuangan menjadi anggota penuh FATF adalah perjuangan yang sangat panjang.

Pasal ini dianggap berisiko menyebabkan pelanggaran hukum serius mengenai. Di samping itu, a yang berasal dari TPPU, termasuk seluruh aset yang diperoleh dari aktivitas tersebut.Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengapresiasi dukungan koalisi terhadap upaya pencegahan TPPU selama ini juga perlu diperhatikan..

Pada 1 Juli 2026,. Tak hanya itu, antara Monitor menyurati FATF untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia imbas pasal Pasal 50A yang dinilai memberi kekebalan hukum bagi pembeli surat utang khusus Danantara turut berperan penting..

Lebih dari 15 tahun Indonesia berupaya menjadi anggota penuh.

“Upaya komunikasi dengan FATF ini dapat dipan sekaligus g sebagai salah satu bukti besarnya perhatian teman-teman Danantara Monitor pada upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU,” ucapnya ketika dihubungi Kamis, 2 Juli 2026.Meski demikian, Ivan menjelaskan bahwa terbitnya Pasal 50A UU P2SK tak serta-merta dapat dimaknai sebagai peningkatan risiko pencucian uang di Indonesia..

PPATK memastikan pasal yang dipermasalahkan koalisi dalam Un, ditambah lagi dengan g-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tak menghalangi fungsi intelijen keuangan sesuai UU tindak pidana pencucian uang (TPPU)…

Berdasarkan tafsir PPATK, Pasal 50A tersebut akan melemahkan kemampuan penegakan rezim Anti Pencucian Uang Indonesia atau pun meningkatkan risiko TPPU di Indonesia.Ivan menambahkan, pasal itu telah sejalan dengan ketentuan Anti Pencucian Uang. Selain itu, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia maupun standar FATF..

Tak hanya menyurati FATF, koalisi juga berencana menggugat pasal bermasalah itu lewat Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).“Kami se. Tak hanya itu, g menyusun naskah gugatan bersama koalisi masyarakat sipil dan akademisi agar MK bisa membatalkan pasal 50A revisi UU P2SK,” ujar Bhima ketika dihubungi Kamis, 2 Juli 2026. turut berperan penting..

“Suatu upaya panjang memperbaiki standar rezim APU PPT Indonesia, di mana seluruh syarat, prosedur,, ditambah lagi dengan hal-hal yang detail terus kita perbaiki,” kata dia. Ia memastikan PPATK dan seluruh kementerian dan lembaga terkait berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebijakan nasional tetap selaras dengan standar FATF dan terus memperkuat efektifitas rezim APU PPT Indonesia.Adapun dalam suratnya, Danantara Monitor meminta FATF meninjau kesesuaian UU P2SK serta perlindungan dalam Pasal 50A terkait Obligasi Khusus Danantara sesuai Rekomendasi dan Immediate Outcomes FATF..

Mereka juga meminta klarifikasi dari Pemerintah Indonesia mengenai bagaimana uji tuntas, pemeriksaan sumber. Selain itu, a, pelaporan transaksi mencurigakan, akses terhadap alat bukti, dan penegakan hukum akan dilaksanakan dalam transaksi Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih Bond.Koalisi juga meminta pertimbangan apakah UU akan ditinjau dalam proses follow-up review, pemantauan sejawat, atau mekanisme kepatuhan FATF maupun Asia-Pacific Group (APG)..

“Serta meninjau kembali status keanggotaan Indonesia.”Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, yang merupakan salah satu anggota koalisi, menyatakan desakan ini akan terus dilakukan.

Ketentuan itu juga tak melegalkan ataupun menghapus status. Selain itu, a yang berasal dari tindak pidana..

PPATK tetap dapat memperoleh data, melakukan analisis, menyusun hasil analisis,. Selain itu, menyampaikannya kepada aparat penegak hukum,” ucapnya.Indonesia menjadi anggota penuh FATF sejak Oktober 2023..

Perkembangan terkait PPATK Tanggapi Surat Danantara Monitor ke FATF akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Baca juga:

• Equity World Trillium Surabaya – Harga Emas Bisa Mencapai $3.500/Oz, Ini Alasannya!
• Equityworld Futures Surabaya | Bahlil: PNBP Energi Capai 40 Persen dari Target APBN 2026

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %