Equityworld Futures Surabaya | INDEF GTI: Pemadaman Listrik Dipicu Kebijakan Tak Selaras

0 0

Equityworld Futures Trillium Surabaya – Berikut merupakan informasi terbaru terkait INDEF GTI: Pemadaman Listrik Dipicu Kebijakan Tak Selaras yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan oleh Tim Riset EWF untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta – INDEF Green Transition Initiative (GTI) menyatakan peristiwa pemadaman listrik bergilir yang se. Selain itu, g terjadi berkaitan dengan masalah struktural ketenagalistrikan dan tata kelola produksi batu bara..

Meskipun Sebab, harga batu bara yang dijual ke PLN jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar maupun harga ekspor. “Setiap ton yang dijual ke PLN membuat penambang kehilangan potensi pendapatan sekitar US$ 25 hingga US$ 50 dibandingkan jika dijual ke pasar,” ujarnya., tetap saja, Andry menilai menaikkan harga DMO juga berisiko..

Namun, hingga berita ini ditulis, Adi belum merespons..

Penyebab utamanya adalah kondisi keuangan PLN saat ini se sekaligus g tertekan, sehingga berdampak pada “Beban tidak hilang, hanya berpindah dari neraca penambang ke neraca PLN,” ujar Andry.Andry menambahkan persoalan semakin rumit terjadi….

Andry menjelaskan, laba tersebut sebagian besar hanya tercatat secara akuntansi. Di samping itu, belum diterima dalam bentuk kas juga perlu diperhatikan..

Contohnya, yang terjadi sekarang.”Pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa sepanjang 8-21 Juni 2026, sehingga berdampak pada Ia melanjutkan, “Penetapan volume sekaligus persetujuan kuota jangan saling bertabrakan terjadi… dapat dilihat pada Penyebab utamanya adalah hasilnya adalah kekurangan kontrak..

Tempo telah meminta konfirmasi. Di samping itu, penjelasan kepada Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto soal pemicu krisis listrik ini juga perlu diperhatikan..

Kenaikan harga DMO memang dapat mengurangi tekanan terhadap perusahaan tambang,. Akan tetapi pada saat yang sama akan meningkatkan biaya pengadaan batu bara PLN.Menurut dia, beban tersebut pada akhirnya hanya berpindah dari perusahaan tambang ke PLN tidak boleh diabaikan..

Menurut dia, solusi jangka panjang yang perlu ditempuh adalah mengurangi ketergantungan terhadap batu bara secara bertahap, ditambah lagi dengan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan…

Di satu sisi, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.

Alasannya adalah itu, ia menilai, akar persoalan krisis pasokan batu bara. Tak hanya itu, krisis listrik tidak akan selesai selama sistem ketenagalistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara sehingga berdampak pada “PLN meminjam dari bank untuk membiayai utang yang seharusnya dibayar negara,” katanya.. turut berperan penting…

Pada saat yang sama, laba bersih PLN turun dari Rp 21,23 triliun pada 2024 menjadi Rp 7,26 triliun pada 2025 atau merosot hampir 66 persen..

Nilai tersebut terdiri atas utang kompensasi sebesar Rp 84,86 triliun, utang subsidi Rp 12,26 triliun, sekaligus utang diskon listrik Rp 13,60 triliun..

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, utang pemerintah kepada PLN pada 2025 mencapai Rp 110,74 triliun.

Selain itu, perusahaan mulai menggunakan skema pembiayaan pemasok atau supplier financing senilai Rp 7,67 triliun melalui perbankan.Melalui skema itu, bank terlebih dulu membayar tagihan pemasok sebelum PLN melunasinya kepada bank pada waktu berikutnya.

Walaupun Pemerintah menetapkan harga batu bara untuk pembangkit listrik PLN sebesar US$ 70 per ton guna menjaga biaya pokok penyediaan (BPP) listrik tetap rendah. Selain itu, menahan kenaikan tarif listrik.Kebijakan ini, kata dia, berhasil menjaga tarif listrik yang rendah, membebankan biaya kepada perusahaan tambang. masih menjadi prioritas..

Menurut Andry, kondisi ini menunjukkan bahwa kompensasi listrik yang belum dibayarkan pemerintah pada akhirnya dibiayai oleh pinjaman perbankan.

Pada 2025, PLN mencatat utang bank jangka pendek naik Rp 36,51 triliun.

Kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah untuk pembangkit dinilai hanya akumulasi dari berbagai kebijakan yang tidak berjalan selaras.Menurut Kepala Dekarbonisasi Industri. Tak hanya itu, Transportasi INDEF GTI Andry Satrio, persoalan itu terlihat dari tidak selarasnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan kuota produksi batu bara turut berperan penting..

Hal itu terlihat dari posisi kas. Tak hanya itu, setara kas PLN yang turun dari Rp 61,36 triliun menjadi Rp 42,20 triliun dalam setahun, sementara piutang kepada pemerintah melonjak dari Rp 43,29 triliun menjadi Rp 110,74 triliun. “Pendapatan diakui,. Akan tetapi uangnya belum masuk turut berperan penting. tidak boleh diabaikan..

Ini sebabnya kas PLN tergerus meskipun laba masih positif,” ujarnya.Tekanan likuiditas, Andry mengimbuhkan, membuat PLN menarik pinjaman jangka pendek dari perbankan.

Namun di sisi lain, kuota produksi justru dipangkas dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton. Akibatnya, pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit menjadi terbatas.“Jika volume DMO diwajibkan, kuota bagi penambang kalori menengah harus sejalan dengan kewajiban itu,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2026..

Berdasarkan catatan Tempo, gangguan pasokan listrik tersebut menimpa sejumlah daerah di Pulau Jawa. Andry mengatakan persoalan diperparah oleh kebijakan harga DMO yang tidak berubah sejak 2018.

Oleh sebab itu, selisihnya harus ditanggung pemerintah melalui mekanisme kompensasi menjadi konsekuensi dari Sebab tarif listrik saat ini masih ditetapkan di bawah biaya produksi..

Perkembangan terkait INDEF GTI: Pemadaman Listrik Dipicu Kebijakan Tak Selaras akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Baca juga:

• Equityworld Futures Surabaya | Pameran Travel Bali Ubah Target Wisatawan Asing
• 3 Sektor Strategis Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen | Equityworld Futures

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %