0
0
Equityworld Futures Surabaya – Pergerakan harga minyak dunia ibarat pisau bermata dua bagi Indonesia. Dalam lintasan sejarah, fluktuasi harga si emas hitam pernah menjadi berkah yang membawa Indonesia pada puncak kejayaan ekonomi. Namun, di era modern, guncangan harga justru kerap menjadi “hantu” yang menghantui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan stabilitas ekonomi nasional.
Dinamika geopolitik terkini di Timur Tengah, khususnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kembali mengingatkan kita pada kerentanan tersebut. Ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, membuat harga minyak mentah bergejolak . Untuk memahami dampaknya saat ini, menarik untuk menengok ke belakang, bagaimana sejarah pergerakan minyak dunia telah membentuk wajah ekonomi Indonesia dari masa ke masa.
Masa Keemasan: Ketika Krisis Minyak Menjadi Bonanza (1970-an)
Jika berbicara tentang “berkah” minyak, Indonesia mengalaminya dua kali pada dekade 1970-an. Saat itu, posisi Indonesia sangat strategis: sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara penghasil minyak utama.
Krisis minyak pertama dipicu oleh Perang Yom Kippur pada 1973. Negara-negara Arab yang tergabung dalam OAPEC (Organisasi Negara-Negara Arab Pengekspor Minyak Bumi) melakukan embargo ekspor minyak ke negara-negara pendukung Israel, seperti AS dan Belanda. Tindakan ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak hingga 300 persen .
Bagi Indonesia, situasi ini menjadi “durian runtuh” yang tak terduga. Pada periode 1974-1975, pendapatan negara melonjak hingga 619 persen. Sektor migas tiba-tiba menyumbang hingga 75 persen pendapatan negara, naik drastis dari periode sebelumnya yang hanya Rp246,2 miliar . Uang minyak ini kemudian menjadi fondasi pembangunan besar-besaran era Orde Baru.
“Kedua periode ‘Oil Boom’ tersebut menyebabkan Indonesia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari penjualan minyak, di mana juga berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengutip catatan sejarah itu . Tol Jagorawi, yang kini menjadi ikon infrastruktur, adalah salah satu hasil nyata dari bonanza minyak kala itu .
Namun, kejayaan ini ternyata menyimpan kerentanan. Ketergantungan yang tinggi pada minyak membuat Indonesia abai pada diversifikasi ekonomi. Ketika harga minyak kembali meroket pada 1979 akibat Revolusi Iran, dunia industri masuk resesi, namun Indonesia masih bertahan karena penerimaan ekspornya didominasi migas . Pertamina, yang saat itu dikuasai rezim militeristik, bahkan cenderung tertutup dalam pengelolaan keuangannya .
Titik Balik: Dari Eksportir Menjadi Importir (2000-an)
Era minyak murah dan produksi tinggi tak berlangsung selamanya. Puncak produksi minyak nasional tercapai pada 1977, dan setelah itu, produksi terus menurun . Konsumsi dalam negeri yang terus meningkat akibat pertumbuhan industri dan kendaraan bermotor tak terbendung.
Pada 2003, Indonesia mencapai titik balik yang krusial. Negeri ini resmi menjadi net oil importer, di mana volume impor minyak mentah lebih besar daripada ekspor . Konsekuensinya, pada 2008, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengambil keputusan bersejarah: Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC.
“Dulu saya masih ingat saya memang memutuskan Indonesia keluar dari OPEC. Why? Kalau mindset-nya itu kita ini kan kaya minyak… Mindset itu ketika kita menjadi net importir pasti keliru,” ungkap SBY dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2025 .
Keputusan ini menandai perubahan paradigma. Kenaikan harga minyak dunia yang dulu membawa berkah, kini berubah menjadi petaka. Setiap gejolak harga mulai membebani APBN, terutama melalui subsidi energi yang membengkak . Indonesia resmi meninggalkan “geng” negara-negara eksportir minyak, dan posisinya di OPEC digantikan oleh Angola .
Era Rentan: Guncangan Harga dan Tekanan APBN Saat Ini
Saat ini, hubungan Indonesia dengan minyak dunia telah berubah 180 derajat. Alih-alih menikmati cuan, pemerintah kini harus siap siaga menghadapi guncangan. Data terbaru menunjukkan betapa sensitifnya APBN terhadap fluktuasi harga minyak.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan fakta mengejutkan: setiap kenaikan 1 dolar AS pada Indonesian Crude Price (ICP) akan menambah beban belanja negara hingga Rp 10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Meskipun ada tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas, negara tetap menanggung selisih defisit sekitar Rp 6,7 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS ICP .
Situasi geopolitik di Selat Hormuz menjadi ujian nyata bagi ketahanan fiskal 2026. Dengan asumsi ICP dalam RAPBN 2026 di level USD 70 per barel dan lifting minyak 610 ribu barel per hari, setiap eskalasi konflik yang mendorong harga jauh di atas asumsi akan langsung menekan ruang fiskal .
Anggota Komisi XI DPR RI, Idrus Salim Aljufri, menegaskan bahwa meskipun kenaikan harga bisa menambah penerimaan, dengan lifting yang rendah, tambahan penerimaan itu belum tentu bisa mengimbangi kenaikan beban subsidi. “Dengan struktur energi yang masih bergantung pada impor, tekanan harga global lebih cepat terasa di sisi belanja,” tegasnya .
Tekanan ini diperparah dengan isu disiplin fiskal. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa ketika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3-3,6 persen terhadap PDB, melampaui batas aman. “Di era Purbaya, fiscal buffer atau cadangan fiskal semakin menurun,” ujarnya mengkritik pengelolaan fiskal terkini .
Pelajaran Sejarah dan Jalan ke Depan
Sejarah pergerakan minyak dunia telah memberikan dua wajah berbeda kepada Indonesia. Dari bonanza di era 1970-an yang membangun infrastruktur, hingga menjadi beban di era 2000-an yang menggerogoti APBN.
Menyadari kerentanan ini, para pemimpin Indonesia mulai mendorong transisi energi. SBY misalnya, mengakui bahwa keanggotaan di OPEC bisa menghambat komitmen Indonesia beralih ke energi hijau. “Kita harus shift betul, go to (energi) yang sifatnya renewable, betul-betul renewable,” ucapnya .
Sementara itu, akademisi dan para pengamat mendorong dua strategi utama: efisiensi energi dan diversifikasi bauran energi (energy-mix). Gerakan hemat energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi harga mati untuk melepaskan ketergantungan pada minyak yang harganya fluktuatif dan cadangannya menipis .
Dari ladang Minas yang ditemukan di era kolonial hingga gejolak Selat Hormuz saat ini, perjalanan minyak Indonesia adalah kisah tentang bagaimana kekayaan alam dapat menjadi berkah sekaligus kutuk, tergantung pada bagaimana sebuah bangsa mengelola dan memandang masa depannya. Satu hal yang pasti: era di mana Indonesia bisa cuan besar gara-gara krisis minyak telah berlalu, dan kini tiba saatnya untuk mandiri energi.
