DJP Respons Rangkap Jabatan Kepala KPP Banjarmasin yang Kena OTT KPK

0 0

Equityworld Futures Surabaya – Update berita terbaru terkait DJP Respons Rangkap Jabatan Kepala KPP Banjarmasin yang Kena OTT KPK yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Direktur Penyuluhan Pelayanan. Selain itu, Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan..

Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB..

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605. Selain itu, Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana..

Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah,” kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam..

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu..

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut.

“Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2)..

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK..

Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik,” imbuhnya..

“Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang,” tambahnya..

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan..

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono..

“Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur. Selain itu, aturan, negara tidak rugi apa-apa.

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Selain itu, menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut..

“Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN,” ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2)..

Mulyono. Selain itu, Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana..

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan..

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin;. Selain itu, Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB..

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum..

Perkembangan terkait DJP Respons Rangkap Jabatan Kepala KPP Banjarmasin yang Kena OTT KPK akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Baca juga:

• Equityworld Trillium Surabaya – Indikator Perekonomian AS Yang Melambat
• PT Equityworld Futures Trillium Surabaya – Pelaku Pasar Optimis The Fed Masih Pertahankan Kebijakan Hawkish

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %